MUAROJAMBI, INFOJAMBI.COM - Sekda Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, memimpin rapat monitoring penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kabupaten Muaro Jambi, di Hotel Wiltop, Kota Jambi, Jumat (13/10/2023).
Salah satu masalah besar berkaitan dengan investasi yang dihadapi daerah, adalah tata ruang atau KKPR. Pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha, sesuai semangat UU Cipta Kerja.
Budhi mengatakan, UU Cipta Kerja dan PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang merupakan langkah strategis pemerintah mengatasi permasalahan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang,” kata Budhi.
Baca Juga: Pemkab Muarojambi dan Yayasan Setara Jambi Jalin Kerja Sama
Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, partisipatif, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan Forum Penataan Ruang (FPR). Forum ini adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas membantu pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan pertimbangan.
“Ada 3 fungsi yang dijalankan FPR, di antaranya perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang pengendalian, dan pemanfaatan ruang pada fungsi,” jelas Budhi.
Budhi berharap forum ini mampu mempercepat perencanaan tata ruang yang sedang berproses di Muaro Jambi, antara lain revisi RTRW, penerbitan RDTR Jambi Luar Kota, penerbitan RDTR Sengeti, dan RDTR Taman Rajo.
“Untuk itulah kegiatan monitoring ini dilakukan. Tujuannya menghimpun informasi terkait progres dan kendala penerbitan PKPR yang terjadi di Muaro Jambi,” ujar Budhi. ***
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
